Dalamsistem pemerintahan non demokratis, biasanya sebuah negara dikuasai oleh sekelompok orang-orang yang berelasi militer, keluarga, dan bahkan partai yang dominan. 1 Berbeda dengan pemerintahan demokratis yang melibatkan rakyat di dalam masalah politik dan proses pembuatan keputusan tanpa pandang etnis, budaya, ras, dan lain sebagainya. 2 1 jika tidak melaksanakan kewajiban maka kita akan A. Mendapatkan hak. B. Disebut orang bertanggung jawab. C. mendapatkan sanksi dan pengertian. D. Mendapatkan pujian 2. Sesuatu yang harus kita terima disebut. A. Kewajiban B. Tanggung jawab C. Hak D. Berkah Berdasarkanpengertian tersebut, pemerintahan yang baik bermuara pada dua hal berikut. 1) Tujuan nasional, yaitu masyarakat yang maju, sejahtera, adil, dan makmur. 2) Demokratitasi, yaitu pemerintahan yang transparan , akuntabilitas, efektif, dan. efisiensi, serta otonomi dalam dalm mencapai tujuan nasional. 4. Asasumum pemerintahan yang baik satu ini menghendaki agar setiap tindakan pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan untuk warga negara. Sehingga, ketika suatu harapan sudah diberikan kepada warga negara, maka tidak boleh ditarik kembali meskipun menguntungkan bagi pemerintah. [20] 15. Asas Meniadakan Akibat suatu Keputusan yang Batal Bagaimanapun kekuasaan yang tanpa pembatasan akan cenderung diselewengkan atau disalahgunakan. Desain konstitusi yang baik harus mampu mencegah penumpukan kuasa di tangan satu lembaga. Dalam batas penalaran yang wajar, penumpukan kekuasaan pada satu cabang atau lembaga negara tertentu potensial menghadirkan penyalahgunaan kekuasaan. Makapemaknaan demikian, akan merefleksikan kepada anak di usia dini sebagai hal yang wajar dan lumrah, dan pada kesempatan yang lebih besar, ketika sang anak sudah menduduki kursi panas pemimpin, maka pengambilalihan kekuasaan untuk kepentingan pribadi adalah hal yang lumrah. Maka pendidikan adalah lembaga besar, yang tidak hanya memberikan Halitulah yang membuat lembaga-lembaga pemerintahan Dipandang rendah, dibenci, dan ditolak-Hahm Chaibong;2005,31 Birokrasi, korupsi, dan kekuasaan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam kajian ilmu pemerintahan. Birokrasi adalah aktor penting dalam tata kelola pemerintahan. 1wvv.

akibat pemerintahan yang tidak transparan maka kekuasaan akan cenderung